25
Jan
10

SOSIALISASI PERMENDAGRI NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI DAERAH

SAMBUTAN
BUPATI PONOROGO

PADA

PEMBUKAAN
SOSIALISASI PERMENDAGRI NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI DAERAH
TGL. 5 SEPTEMBER 2007

ASSALAMU, ALAIKUM WAROHMATULOHI WABAROKATUH

YTH. PARA PESERTA SOSIALISASI DAN UNDANGAN YANG BERBAHAGIA;

PERTAMA-TAMA MARILAH KITA PANJATKAN PUJI SYUKUR KEHADLIRAT ALLAH SWT, KARENA ATAS RAHMAD DAN KARUNIA-NYA, KITA SEMUA DAPAT MENGIKUTI ACARA PEMBUKAAN PENYELENGGARAAN SOSIALISASI PERMENDAGRI NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI DAERAH DI KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2007 DALAM KEADAAN SEHAT WAL’AFIAT.
KEGIATAN SOSIALISASI INI MERUPAKAN UPAYA MENINGKATKAN PENGETAHUAN DAN KETRAMPILAN APARATUR DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA, KHUSUSNYA DALAM RANGKA MENUNJANG PELAKSANAAN TUGAS PEMBINAAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA.
SAUDARA-SAUDARA SEKALIAN,
SECARA SUBSTANSI DAPAT DIKATAKAN, BAHWA DALAM KEHIDUPAN BERPOLITIK KENEGARAAN TELAH TERJADI PERUBAHAN-PERUBAHAN BESAR DALAM MEKANISME KEHIDUPAN POLITIK, YANG SEMAKIN DINAMIS, DEMOKRATIS, TRANSPARAN, DAN PARTISIPATIF. DAMPAK DARI TERJADINYA PERUBAHAN YANG CUKUP BESAR TERHADAP KEHIDUPAN NASIONAL TERSEBUT, SECARA UMUM DITANDAI DENGAN MUNCULNYA BERBAGAI KECENDERUNGAN BARU DALAM KEHIDUPAN MASYARAKAT YANG SECARA SINERGIS TELAH MEMBAWA KONSEKUENSI PERUBAHAN SOSIAL YANG HARUS DIHADAPI SECARA ARIF DAN BIJAKSANA AGAR TIDAK MENIMBULKAN KEKACAUAN DAN KERUSUHAN SOSIAL YANG DAPAT MENGGANGGU STABILITAS NASIONAL SERTA KESATUAN BANGSA. KELEMAHAN DALAM PEMAHAMAN TERHADAP SITUASI SOSIAL POLITIK YANG TERJADI DI SUATU WILAYAH AKAN DAPAT BERAKIBAT PENERAPAN KEBIJAKAN YANG TIDAK TEPAT. KEBIJAKAN YANG TIDAK TEPAT INI, PADA GILIRANNYA DAPAT MENCIPTAKAN DAMPAK NEGATIF LAINNYA.
SAUDARA-SAUDARA SEKALIAN,
PELAKSANAAN TUGAS PEMBANGUNAN MAUPUN PEMERINTAHAN PADA ERA REFORMASI SAAT INI DAN MASA-MASA MENDATANG AKAN MENJADI TUGAS BERAT BAGI KITA SEMUA. MEMPERHATIKAN KECENDERUNGAN YANG MUNCUL DEWASA INI, NAMPAK BAHWA PELAKSANAAN TUGAS DIMASA MENDATANG MASIH DIHADAPKAN KEPADA PERMASALAHAN YANG CUKUP KOMPLEK. HAL ITU NAMPAK ANTARA LAIN DARI MAKIN MARAKNYA LETUPAN-LETUPAN KONFLIK, BAIK YANG BERSIFAT VERTIKAL MAUPUN HORISONTAL YANG SECARA POTENSIAL DAPAT MEMBAHAYAKAN KEUTUHAN DAN KELESTARIAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA.
UPAYA KEWASPADAAN TERHADAP ANCAMAN DAN GANGGUAN YANG DAPAT MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN DAN KEUTUHAN BANGSA HARUS DITERUSKAN, DITINGKATKAN MELALUI KOORDINASI DAN SALING MEMBERI INFORMASI ANTAR APARAT SELURUH ELEMEN MASYARAKAT DALAM RANGKA MELAKUKAN DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI SERTA ANTISIPASINYA.
KEMAMPUAN UNTUK MENDETEKSI SECARA DINI BERBAGAI ANCAMAN DAN GANGGUAN YANG DAPAT MEMBAHAYAKAN KESELAMATAN DAN KEUTUHAN BANGSA ITU TIDAK MUNCUL DENGAN SENDIRINYA PADA DIRI SETIAP APARATUR PEMERINTAHAN. UNTUK MEMILIKI KEMAMPUAN DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI TERHADAP PERMASALAHAN DI MASYARAKAT, DIPERLUKAN PEMBEKALAN – PEMBEKALAN KHUSUS, BAIK YANG MENYANGKUT PEMAHAM AN TERHADAP HAKEKAT ANCAMAN YANG DIHADAPI, PENGETAHUAN DAN KETRAMPILAN ANALISIS SITUASI SOSIAL DAN POLITIK, PENGETAHUAN DAN KETRAMPILAN DALAM MENGUMPULKAN BAHAN – BAHAN DAN INFORMASI, MAUPUN KEMAMPUAN UNTUK MENGORGANISASIKAN SEGENAP UNSUR YANG DIPERLUKAN DALAM PELAKSANAAN TUGAS. UNTUK ITULAH DALAM SOSIALISASI INI SAYA PANDANG SANGAT PENTING DAN STRATEGIS TERUTAMA BAGI APARATUR DIJAJARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN PONOROGO.
DALAM UPAYA MEMANTAPKAN PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA, MAKA TELAH DITETAPKAN ARAH KEBIJAKAN SEBAGAI BERIKUT:
1. MENJADIKAN NILAI-NILAI AGAMA DAN NILAI BUDAYA SEBAGAI SUMBER ETIKA KEHIDUPAN BERBANGSA DAN BERNEGARA DALAM RANGKA MEMPERKUAT AKHLAQ DAN MORAL MASYARAKAT DAN PENYELENGGARA NEGARA;
2. MENJADIKAN PANCASILA SEBAGAI IDILOGI NEGARA YANG TERBUKA DIDALAM MASYARAKAT, SEHINGGA DAPAT MENJAWAB TANTANGAN SESUAI DENGAN VISI INDONESIA DI MASA DEPAN;
3. MENINGKATKAN KERUKUNAN SOSIAL ANTAR DAN ANTARA PEMELUK AGAMA, SUKU DAN KELOMPOK-KELOMPOK MASYARAKAT LAINNYA;
4. MENEGAKKAN SUPERMASI HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN SECARA KONSISTEN DAN BERTANGGUNG JAWAB, SERTA MENJAMIN DAN MENGHIORMATI HAK ASASI MANUSIA;
5. MENINGKATKAN KEMAKMURAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT;
6. MEMBERDAYAKAN PERANSERTA POLITIK RAKYAT MELALUI PERBAIKAN SISTEM POLITIK YANG DEMOKRATIS;
7. MELEMBAGAKAN PERALIAN KEKUASAAN SECARA TERTIB, DAMAI DAN DEMOKRATIS SESUAI DENGAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN ;
8. MENATA KEHIDUPAN POLITIK AGAR SEMUA PILAR KEHIDUPAN POLITIK BAIK SECARA STRUKTURAL MAUPUN KULTURAL DAPAT BERFUNGSI SECARA EFEKTIF;
9. MEMBERLAKUKAN KEBIJAKAN OTONOMI DAERAH, MENYELENGGARAKAN PER IMBANGAN KEUANGAN YANG ADA, MENINGKATKAN PEMERATAAN DAN KEADILAN SOSIAL;
10. MENINGKATKAN KEMAMPUAN SUMBERDAYA MANUSIA, SEHINGGA MAMPU BEKERJASAMA DAN BERSAING DENGAN BANGSA-BANGSA LAIN DI DUNIA;

SAUDARA-SAUDARA SEKALIAN,
SEBAGAI BAGIAN AKHIR DARI SAMBUTAN INI SAYA BERHARAP, HENDAKNYA KESEMPATAN INI DAPAT DIPERGUNAKAN DENGAN SEBAIK-BAIKNYA UNTUK MENAMBAH PENGETAHUAN DAN KETRAMPILAN PARA PESERTA SEKALIAN. DENGAN CARA DEMIKIAN DIHARAPKAN NANTINYA SAUDARA-SAUDARA DAPAT MEMILIKI BEKAL DAN KEMAMPUAN UNTUK MENGIMPLEMENTASIKAN PERANAN PEMERINTAH DAERAH SESUAI DENGAN PARADIGMA BARU PEMBANGUNAN NASIONAL DIERA REFORMASI INI.
SEHUBUNGAN DENGAN HAL TERSEBUT SANGAT DIBUTUHKAN KEMAMPUAN APARAT UNTUK DAPAT MENDETEKSI,MENCEGAH DAN MENANGANI SECARA DINI TERHADAP SEGALA DINAMIKA YANG BERKEMBANG, SERTA JUGA DITUNTUT ADANYA SALING KOORDINASI GUNA MEMPEROLEH HASIL KERJA YANG OPTIMAL DAN ADANYA KESAMAAN PERSEPSI DAN LANGKAH TINDAK. OLEH KARENA ITU DIHARAPKAN PULA, SAUDARA-SAUDARA DAPAT MENINDAKLANJUTI HASIL SOSIALISASI INI SAMPAI DIJAJARAN BAWAH, SEHINGGA DAPAT DIPEROLEH KESAMAAN POLA PIKIR DAN POLA TINDAK DALAM MENGANTISIPASI PERMASALAHAN DI MASYARAKAT.
DEMIKIAN HAL-HAL YANG PERLU SAYA SAMPAIKAN PADA KESEMPATAN INI. AKHIRNYA DENGAN MENGUCAP ” BISMILLAHIR ROHMAANIRROHIM ”SOSIALISASI PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI DAERAH BAGI APARATUR DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN ANGGARAN 2007 INI SAYA NYATAKAN SECARA RESMI DIBUKA.
SEKIAN DAN TERIMA KASIH
WASSALAAMU’ALAIKUM WR.WB.

PONOROGO, 5 SEPTEMBER 2007
BUPATI POPNOROGO

MUHADI SUYONO,SH.M.Si


0 Responses to “SOSIALISASI PERMENDAGRI NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWASPADAAN DINI MASYARAKAT DI DAERAH”



  1. Leave a Comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: